jurnal otonomi daerah pdf. " Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, vol. jurnal otonomi daerah pdf

al. 23 Tahun 2014. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut mempengaruhi otonomi daerah seperti inovasi, pemilihan kepala daerah, politik transnasional, kepemimpinan, hubungan intra daerah dan antar. Implementasi otonomi daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengelolah wilayahnya. 1 Republik Indoensia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pasca Amandemen) Paal 1 dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan (Kuncoro, 2004) 3. Jurnal Proceding Simsposium Nasional Otonomi Daerah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom. Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit. Jurnal JIPS alam Implementasi Otonomi Daerah D Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatera Barat , Vol. 2Azmi Fendri,Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan. 1. com 2 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung - tenku. a. ” Makalah dalam Seminar Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru: Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan RUU Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI, Jakarta, 27. 00. Di dalam UUD 1945 antara lain tersurat bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk. UU No. Manfaat Wawasan Nusantara 27 P. Pd. 6 Madjid H. KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. 23 Tahun 20014. c. Review Jurnal. Kaitan desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang diungkapkan oleh Gerald Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. 11Ridwan HR . Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 4Pasal 1 angka. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Keberadaan otonomi daerah secara khusus diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah untuk mencapai cita-cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999. “Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut : a. Tujuan penelitian: Untuk kemandirian daerah sebagai Daerah Otonom dalam penetapan kebijakan publik daerah, mendorong peningkatan kreativitas daerah membangun daerah melalui kebijakan publik daerah dan menemukan. id15 Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik pemerintahan dan otonomi daerah, jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm 24. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru, Jakarta: Yarsif Watampone Jan 1997Fokus kajian studi ini mengulas politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris, dimana terdapat daerah-daerah yang dapat disebut desentralisasi asimetris, yakni, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 417 E-ISSN: 2774-5155 Published by:. 1 Peraturan Daerah dalam. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah 25 (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama. 3, no. Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia Ardika Nurfurqon ISSN 2715-9698 (online) 74 │ Definisi otonomi daerah dan desentralisasi dalam maknanya memiliki tempat masing-masing selain untuk menjaga keberagaman seperti halnya tradisi Ritual Ngabungbang di sunda (Irwansyah, Nuramin, & Wahyudin, 2020). kesimpulan dari riset ini menghasilkan sebuah regulasi yang kemudian ditetapkan. TEMPLATE JURNAL. OTONOMI DAERAH. 2. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan. IX No. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) FISIPOL-UIR. Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah. 1. otonomi daerah hanya sebagai kebebasan untuk menambah pendapatan daerah secara instan. 1 Juni 2017 | 13-24 JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA p-ISSN : 1907-2902 (Print). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR No. 03 No. Melalui kewenangan yang 2. Dalam-Pembangunan-Daerah-Di-Era-Otonomi. Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK) 2 A. 2 Hubungan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota 41 3. berdasarkan Asas Otonomi. 2 2019, hlm. 22 karena nama itu memberi kebanggaan bagi masyarakat. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus. E-Jurnal Unisfat, Vol. Kalaupun kebijakan otonomi daerah diterapkan, kehadirannya lebih dalam bentuk ‘otonomi pemerintah daerah’, atau, ‘otonomi pejabat daerah’. com Ida Ayu Purba Riani2. Pengertian Otonomi Daerah Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu; fungsi produktif bagi rakyat. Daerah yang bersangkutan tidak dapat melakukan. Pengaturan penyelenggaraan otonom daerah tertuang dalam Undang-undang No. Setidak- tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. Penerapan/Implementasi Wawasan Nusantara dan Otonomi Daerah 24 O. Namun terlepas dari. otonomi daerah itu sendiri, yaitu kesiapan pemerintah dan aparatnya serta kesiapan warga negaranya. Jurnal Proceding Simsposium Nasional Otonomi Daerah. Pematangan bagi politisi lokal. 21 - 37 21 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH. Akan tetapi, realisasi sistem desentralisasi baru dimulai sejak masa reformasi, dilihat dari banyaknya undang-undang yang berkaitan dengan. 1. Rifi Rivani Radiansyah. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendahuluan Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR No. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi & Kemandiri Rakyat, Candi Cipta Paramuda, Bandung, hlm. Menciptakan manaqjemen yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif. beban bagi daerah, 4. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah, Pt. pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing-masing daerah. Bentuk otonomi yang dapat menguatkan Negara kesatuan republik indonesia adalah otonomi daerah dalam bentuk otonomi luas dan Otonomi Khusus. Semangat otonomi daerah yang mengebu-gebu yang dilandasi dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mendorong daerah berlomba melahirkan kebijakan daerah dalam format peraturan daerah terutama untuk meningkatkan. (1978) . Metode kuantitatif yang digunakan adalah rasio kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggal, serta membandingkan pertumbuhan alokasi DAK per kapita dan pertumbuhan ekonomi per kapita daerah tertinggal. 3 No. Hubungan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Kebijakan mengenai otonomi daerah tentunya diiringi dengan. Konsep otonomi atau desentralisasi tidak hanya sekedar penyerahan dan pelaksanaan urusan, tetapi lebih mendekati makna. Burhanudin, Manajemen Aset Daerah, Pusdiklatnas BPKP, Edisi Pertama, Bogor, 2009. Hidup di Era Otonomi Daerah” . , MH Dosen pada: Jurusan: Politik dan Kewarganegaraan Fakultas: Ilmu Sosial UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar “Otonomi Daerah” ini. Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan tindak lanjut dari asas desentralisasi bukan. Diane Prihastuti. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. ¹üŠá• £ø~«[ " ã¯*n. ,op. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 40, No. Jurnal Independent Vol. 2, Mei 2016, hlm. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. APARATUR PEMERINTAH DAERAH Eko Budi Sulistio Abstrak Otonomi daerah di Indonesia digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah, setelah sekian lama dipinggirkan oleh Pemerintah Otoriter Orde Baru. daerah untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kepentingan politik, proses dan seleksi alamiah bagi anggota legislatif, proses kebijakan (policy process), perencanaan dan pengembangan daerah serta alokasi dan disribusi sumberdaya daerah yang tercermin dalam anggaran daerah, 2. pdf, Diakses pada Hari Sabtu, 2 November 2019, Pukul 15. E. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. 60. 124, dalam Safrina, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir”, Jurnal Hukum Lingkungan Volume 2 Issue 1 (Juli, 2015), hal. Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk memajukan daerah masing-masing. daerah/otonomi daerah, dan yang lebih penting lagi yaitu reformasi terhadap perangkat daerah dan mentalitas (etika dan moral) aparatur penyelenggaranya, sehingga good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Peringatan: citasi ini tidak selalu 100% akurat! Home;. Kurniawan, D. Pilihan otonomi daerah di Indonesia dan bukan sistem negara federal pada politik desentralisasi pada era reformasi 1998, memberikan makna bahwa otonomi daerah sebenarnya lebih pada sejauh Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. 1, June 2010. otonomi daerah dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 72 UU PPLH yang menyebutkan bahwa Menteri, gubernur,. tugas ppkn 1des. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia 27 Q. Abstract. 26 Kontruksi antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom, menjamin adanya kerjasama yang serasi untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. 11, No. Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah dan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pada pasal II ayat 2 dinyatakan bahwa; "Biclang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum. XIII, No. comKata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah. jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum, dan kamus-kamus hukum. JURNAL ILMIAH Disusun oleh : Okta Rosalinda LPD 105020101111023 JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 . Thahir, Baharuddin (2019) KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH. OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN ISLAM. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Abdullah, M. PDF | On Oct 1, 2015, Natal Kristiono published Diktat Otonomi Daerah | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. iv ABSTRAK Didi Antoni. Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah Rizki Mulyaningsih Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia Jln. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Pada bagian akhir dari tulisan ini disampaikan kebijakan dan strategi penataan ruang yang dilakukan pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah sekaligus mengatasi berbagai permasalahan aktuan pembangunan Kata kunci : Pengembangan wilayah, penataan ruang, otonomi daerah. Saat ini, banyak situs-situs yang menyediakan jurnal otonomi daerah PDF. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. Merespon isu meningkatnya politik dinasti di era otonomi daerah, pada 06 Agustus 2020, Institute of Governance and Public Affairs (IGPA), Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Otonomi Daerah dan Berkembangnya Dinasti Politik di Indonesia” dengan mengundang empat pembicara. Tahun 2005-2014 terbentuk lagi daerah otonomi baru yang terdiri dari 1 provinsi, 67Winarno Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, 1999. Salah satu daerahJournal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) dengan nomor terdaftar E-ISSN 2460-1977 (Online) Program Studi Pemerintah, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. , Msi. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 2 No. 9 No. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa :”Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- Otonomi daerah merupakan proses pengejewantahan penerapan sistem desentralisasi. daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan. Tahkim Vol. Terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu; fungsi produktif bagi rakyat. Huda, Ni’matul. DOWNLOAD PDF. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Jurnal LEGISLASI INDONESIA ol 1 No. 1. Brian C. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Hj. 2000242. A. Keinginan bagi kita semua bangsa Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang terbebas dari praktik korupsi, namun itu semua terasa hanya sebuah angan-angan saja melihat maraknya praktik. 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. 1 | 2012 daerah (kabupaten/kota dan propinsi) menjadi sangat strategis. 2Nomor 1 Tahun 202Studi otonomi daerah difokuskan pada hambatan-hambatan yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom terkendala. 14 Edisi 1 Januari-Juni 2015 |53 dipertahan lagi. Brian C. Memungkinkan kkepemimpinan daerah untuk memberikan jasa. Otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan semangat demokrasi, sehingga otonomi daerah hendaknya dipandang sebagai otonomi bagi daerah, bukan otonomibeserta-Kecamatan- Keluarahan-dan-Desa. A. Otonomi daerah diletakkan sebagai jawaban was perkembangan keadaan, sekaligus memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara. jelas bagi perbaikan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. 2, Agustus (2020), 284-303 284 Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. 2), pp. 2, Vol. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 1(11): 1.